Artikel
Kerja Bakti Pemerintah Desa Wiau Lapi
PEMERINTAH DESA WIAU LAPI pada hari Jumat, 11 April 2025 melaksanakan kerja bakti untuk pengecoran jalan desa. Kerja bakti yang dilaksanakan Pemerintah Desa merupakan Program Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengajak masyarakat menjaga dan membersihkan lingkungan masing-masing.
Pemerintah Desa pada kesempatan ini melaksanakan kerja bakti dalam memperbaiki jalan yang berlubang. Kerja bakti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dipimpin langsung oleh Hukum Tua Ferry Kumendong.
"Kerja bakti ini untuk menopang program Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan juga kami melaksanakan keluhan masyarakat yang banyak jalan berlubang" imbuh Ferry Kumendong Hukum Tua Desa Wiau Lapi.
Kegiatan kerja bakti ini melibatkan seluruh perangkat desa serta staf desa dan juga yang terlibat di dalamnya ada masyarakat yang melaksanakan pembersihan lingkungan.
Kirim Komentar
Aparatur Desa
APBDES
.jpg)
Stand Makanan Tradisional Saat Peresmian Tempat Wisata
Tempat Wisata ATT dan ATK Diresmikan Oleh Wakil Bupati Minsel
Wakil Bupati Minsel Membuka Kegiatan Pelatihan DTS-DEA di Desa Wiau Lapi
Kementerian Komunikasi dan Digital/BPSDM Komdigi Manado Melaksanakan Palatihan di Wiau Lapi
Pemdes Wiau Lapi Awal Masuk Kantor Dengan Beribadah
Pemdes Wiau Lapi Menerima Kunjungan BPKP
Wiau Lapi Desa Wisata Yang Mempesona
Gotong Royong Yang Membangkitkan Semangat Masyarakat Desa
Hukum Tua Ferry Kumendong genap 1 Tahun Memimpin Desa Wiau Lapi
Wiau Lapi Menerima Penghargaan Dari BKKBN
.jpg)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI laksanakan Bimtek Desa Anti Korupsi di Wiau Lapi
Pemdes Wiau Lapi Mendapatkan Predikat Nilai Istimewa Dalam Penilaian DAK
Pemerintah Desa Wiau Lapi beribadah di GBT Kristus Penolong
Desa Wiau Lapi Mengikuti Lomba Program Kampung Iklim Kategori Utama
IV. I. Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa tingkat jaga Tahun 2021
V. I. Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
IV. II. Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
I. 1. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir)