Artikel
Desa Wiau Lapi Laksanakan Musdes CDOB Kota Amurang
Pemerintah Desa Wiau Lapi Senin, 16 November 2026 bertempat di Kantor Desa Wiau Lapi melaksanakan Musyawarah Desa Calon Daerah Otonomi Daerah (CDOB) Kota Amurang. Kegiatan Musdes ini dihadiri oleh Tim Pembentukan Kota Amurang dan Pemerintah Kecamatan Tareran untuk menyampaikan tahapan dalam pembentukan kota Amurang.
Pemerintah Desa Wiau Lapi dalam hal ini Hukum Tua Ferry Kumendong menyambut baik tim yang hadir di bawah pimpinan Ketua Harian Franky Lelengboto bersama rombongan. Hukum Tua Ferry mendukung penuh terbentuknya Kota Amurang menjadi Kotamadya dan menjadi salah satu kota Otonomi Baru di Propinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan Musyawarah ini Dihadiri oleh Seluruh Perangkat Desa, BPD, LPM, TP PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan semua yang terkait untuk suksesnya kegiatan Musyawarah ini.


.jpg)

Aktivitas Perangkat Desa Wiau Lapi
Wiau Lapi Mempersiapkan Lokasi Upacara
Pembukaan Kegiatan HUT RI ke 81 Tahun Kecamatan Tareran
Wiau Lapi Mengikuti Epdeskel Tingkat Kabupaten Tahun 2026
Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wiau Lapi Siap Mengikuti Epdeskel 2026
Sebagai Desa Iklim, Wiau Lapi Terus Melaksanakan Penghijauan Lingkungan
Wiau Lapi Desa Wisata Yang Mempesona
Gotong Royong Yang Membangkitkan Semangat Masyarakat Desa
Hukum Tua Ferry Kumendong genap 1 Tahun Memimpin Desa Wiau Lapi
Bupati Franky D. Wongkar lewat Inspektorat melaksanakan Sosialisasi Perbup No 29 tentang Pengaduan Masyarakat
Pemdes Wiau Lapi Menerima Kunjungan BPKP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI laksanakan Bimtek Desa Anti Korupsi di Wiau Lapi
Wiau Lapi Menerima Penghargaan Dari BKKBN
V. I. Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Pemerintah Desa Wiau Lapi beribadah di GBT Kristus Penolong
I. 1. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir)
III. 1. Adanya Layanan PengaduaAdanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakatn bagi Masyarakat
IV. I. Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa Tingkat Jaga Tahun 2023
III. 2. Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa
Pekerjaan Paving Tahun Anggaran 2023 dimulai