PEMERINTAH DESA WIAU LAPI pada hari Kamis, 18 April 2024 menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Penyaluran ini dilaksanakan setelah adanya pencairan Dana Desa Tahap I.
Penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024 disalurkan kepada 8 KPM yang sudah diputuskan dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD Serta Tokoh Agama.
Hukum Tua Ferry Kumendong menyampaikan bahwa Penerima Bantuan Langsung Tunai sudah diputuskan lewat Musyawarah Desa. "Penerima BLT sebanyak 8 KPM sudah diputuskan lewat Musyawarah ...
.jpg)
Wiau Lapi Mengikuti Epdeskel Tingkat Kabupaten Tahun 2026
.png)
Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wiau Lapi Siap Mengikuti Epdeskel 2026
Sebagai Desa Iklim, Wiau Lapi Terus Melaksanakan Penghijauan Lingkungan
KDMP Wiau Lapi Melaksanakan Ibadah Perletakan Batu Pertama
Desa Wiau Lapi Melaksanakan RAT KDMP Tahun 2025
Apresiasi Inspektorat Minsel Untuk Desa Wiau Lapi
KPK RI Kunjungi Wiau Lapi Untuk Melaksanakan Monitoring
Wiau Lapi Desa Wisata Yang Mempesona
Gotong Royong Yang Membangkitkan Semangat Masyarakat Desa
Hukum Tua Ferry Kumendong genap 1 Tahun Memimpin Desa Wiau Lapi
Bupati Franky D. Wongkar lewat Inspektorat melaksanakan Sosialisasi Perbup No 29 tentang Pengaduan Masyarakat
Pemdes Wiau Lapi Menerima Kunjungan BPKP
.jpg)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI laksanakan Bimtek Desa Anti Korupsi di Wiau Lapi
Wiau Lapi Menerima Penghargaan Dari BKKBN
I. 1. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir)
IV. I. Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa tingkat jaga Tahun 2021
IV. I. Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa Tingkat Jaga Tahun 2022
Pemdes Wiau Lapi melaksanakan Jumat Bersih
II. 1. Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
V. II. Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
1.1. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir)